Pakar Hukum Tata Negara Sebut Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Sarat Kepentingan Politik 2024

Okeflores.com-Pemerintah dan DPR akan merevisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang De­sa, yang dimana salah satunya tentang perpanjangan masa jabatan dari Kepala Desa, yang sebelumnya enam tahun akan menjadi sembilan tahun.

"Rencana pemerintah dan DPR yang akan merevisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang De­sa tentu akan membuka pe­luang untuk masyarakat yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr Adam Muhshi, melansir Antara, Selasa, 24 Januari 2023.

Dirinya me­­nilai bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa (ka­des), dari semula enam ta­hun menjadi sembilan ta­hun, ra­wan terjadi tindakan pencurian uang rakyat atau korupsi karena terlalu lama berkuasa.

Baca Juga: Kapolres Garut: Karena Pelaku Kedinginan, Cari Kehangatan Dengan Membakar Masjid

"Secara substansi, dalam hukum tata negara, perlu dilakukan pemba­tasan kekua­saan untuk mencegah absolutisme atau kesewenang-wenangan. Kalau semakin lama menjabat, maka potensi korupsi semakin terbuka," kata­nya.

Data KPK sejak 2012 hingga 2021 mencatat, ada 601 ka­sus korupsi dana desa di Indonesia dan sebanyak 686 kepala desa terjerat dalam kasus tersebut, termasuk ke­pala desa di Kabupaten Jember.

"Saya kurang setuju de­ngan tun­tut­an para kepala desa tersebut karena tuntut­an itu tidak mengedepankan aspirasi masyarakat, namun kepentingan kades semata untuk berkuasa lebih lama," tuturnya.

Baca Juga: Jajaran Polres Garut dan Pemerintah Akan Rehab Kembali Bangunan Masjid yang Dibakar OGDJ