Network
“Kami hanya bisa diam saja. Tidak tau harus berbuat apa atas ketidak adilan ini. Kami hanya serahkan semuanya, jika memang ada yang salah, maka waktu akan menjawabnya,” ucapnya.
Senada juga disampaikan HR, dia mengatakan jika di puskesmas tempat ia bertugas juga mengalami hal serupa. Honor mereka disunat, sementara mereka harus menandatangani kwitansi yang nominalnya jauh dari yang mereka terima.
Baca Juga: GMNI Desak Kapolri Copot Kapolres Nagekeo, Kapolres Nagekeo:'Kalau mau copot, saya siap'
Laporan kegiatan fiktif juga ditemukan. Mereka berharap agar pihak penegak hukum segera mengusut dugaan ini.
“Kalau semacam anggaran snack dan biaya makan minum, pembelian alat tulis kantor (ATK), pengandaan dokumen kegiatan, untuk mendukung kegiatan BOK, biaya kegiatan Lokakarya Mini (Minilok), biaya kader kesehatan turun ke desa, biaya rapat koordinasi, biaya sosialisasi, itu sering di utak-atik. Laporannya besar, tapi faktanya anggaranya kecil,”kata dia.
Baca Juga: Dinilai Tidak Hargai Hukum Adat Manggarai, PMKRI Ruteng Desak Komjak Periksa Jaksa Manggarai..
“Kasian, kami dijadikan alat untuk memuluskan niat jahat mereka. Nama kami yang di jual ke Negara melalui SPJ, sementara kami tidak nikmati. Sehingga, kami harap agar Polisi atau Kejaksaan bisa selidiki ini. Kami percaya mereka penegak hukum yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.
Informasi yang beredar, Polres Manggarai Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Staf fungsional Dinas Kesehatan Matim. Diduga kuat, ia diperiksa dalam kaitan kasus ini.
Baca Juga: Ada Aroma Korupsi Dana Covid-19 di Manggarai Timur, Warga Desak Kejari Manggarai Turun Tangan
