Network
OKEFLORES.com - Sebanyak 14 Mall Pelayanan Publik (MPP) telah diresmikan secara bersamaan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Keberadaan MPP di sepuluh provinsi tersebut merupakan bentuk dari sistem pelayanan yang terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
Keempat belas mPP tersebut berada di Kab. Aceh Besar, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Musi Rawas, Kota Tangerang, Kab. Bandung Barat, Kab. Cirebon, Kab. Pangandaran, Kab. Tegal, Kab. Kubu Raya, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Poso, dan Kab. Konawe. Dari daftar tersebut, Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu proyek percontohan PPP Digital Nasional.
Hal ini menjadi wujud komitmen kepala daerah dalam menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat. “Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya karena Bupati dan Walikota merancang berdirinya MPP. Mari kita bersama-sama terus belajar, saling gotong royong memberikan pelayanan yang lebih baik bagi publik,” ujar Menteri Anas saat memberikan arahan dalam peresmian bersama 14 MPP, di Kantor Kementerian PANRB dilansir dari pikiran-rakyat.com, Kamis 13 Juli 2023.
Baca Juga: Waspada Cuaca Ekstrim, Kepala BMKG: Berdampak Negatif Bagi Petani dan Mengancam Ketahanan Pangan
Menteri Anas menjabarkan ada empat ekosistem pelayanan terintegrasi diantaranya yaitu direct service dimana masyarakat dapat menerima pelayanan secara langsung. Selanjutnya, mobile service atau layanan bergerak seperti pemberian layanan dengan menggunakan kendaraan. Kemudian, self service dan electronic service.
“Inilah empat model ini yang telah tumbuh dan dikembangkan oleh teman-teman. Jadi Bapak/Ibu yang sekarang telah mempunyai MPP bisa menjemput bola bisa dengan adanya MPP Digital,” ujanya.
Dalam tahapan tersebut, akan tercipta konsep Multi-Saluran. Multi-Saluran berorientasi pada interaksi layanan dengan mengutamakan pengguna, dengan tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan, dengan pengalaman yang konsisten dan terintegrasi melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia, sehingga masyarakat dapat memilih untuk menerima layanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
Anas menyebutkan MPP adalah ‘rumah pelayanan fisik’, saat ini Kementerian PANRB tengah menyiapkan langkah selanjutnya yakni ‘rumah maya’ yaitu MPP Digital dimana masyarakat tidak perlu hadir secara langsung. Sebagai informasi, pada tahap awal, MPP Digital melayani layanan administrasi kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan.
“Penyelenggaran MPP tentu harus berkelanjutan. Kita sudah masuk ke MPP Digital, sekarang tidak perlu masuk manual tapi langsung terintegrasi layanan Kemendagri ini berkat kerja keras bersama untuk menembus batas birokrasi digital,” tuturnya.
