Pengakuan dan Penghargaan: DPR menekankan pentingnya pengakuan atas kontribusi yang telah diberikan oleh tenaga honorer dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Penghargaan tidak hanya dalam bentuk status kepegawaian yang lebih pasti, tetapi juga dalam bentuk tunjangan dan fasilitas yang layak sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.
Proses Seleksi yang Adil: DPR menegaskan perlunya proses seleksi CASN yang adil dan transparan. Hal ini dimaksudkan agar tenaga honorer memiliki kesempatan yang sama dengan peserta lain untuk mendapatkan posisi sebagai ASN.
Pemerintah diminta untuk memastikan bahwa proses seleksi tidak diskriminatif dan mempertimbangkan secara adil pengalaman serta kemampuan tenaga honorer.
Perlindungan Hak-hak Tenaga Honorer: Selain memperhatikan proses seleksi, DPR juga menyerukan perlindungan terhadap hak-hak tenaga honorer yang sudah bekerja dalam waktu yang lama. Hal ini termasuk dalam hal kesejahteraan, fasilitas kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.
Permintaan dari DPR ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi nasib tenaga honorer.
Dengan memberikan kepastian status kepegawaian serta pengakuan atas kontribusi mereka, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan tenaga kerja aparatur negara yang berkualitas, tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam dunia kerja.
Dengan demikian, tenaga honorer dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.***