Network
Lanjut Yosep menjelaskan, Tambang Galian C ilegal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Manggarai Timur tentu tidak memberikan kontribusi kepada negara, sementara yang memberikan kontribusi kepada negara adalah Tambang Galian C telah mengantongi izin.
Anehnya kata Yosep, Tambang Galian C ilegal tersebut tidak di tindak tegas baik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Timur maupun Polres Manggarai Timur.
Padahal jelas Yosep, Tambang Galian C Ilegal itu tidak memberikan kontribusi kepada negara khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Timur.
Dikatakan Yosep, kalau mengacu pada kontrak, sudah ada penegasan harus menggunakan kuari yang mempunyai izin.
Baca Juga: Dua Belas Sekolah Dasar di Kabupaten Manggarai Mendapatkan Revitalisasi Gedung Dari PUPR RI
"Semua harus menggunakan kuari yang sudah berijin karena sesuai rapat bersama sekda dan kepala ULP, standarisasi harga kuari dan ongkos angkut sudah diatur semua dan harus kuari yang mempunyai izinan,” kata DPRD Matim itu.
Kalau mengacu pada kuari yang mempunyai izinan, kata Ode, di Kabupaten Manggarai Timur hanya ada dua kuari saja yang mempunyai izinan yaitu Kelompok Waktu Tahang dan Kelompok C E U.
“Sementara tempat kuari yang lain merupakan kuari yang belum ada izinan,” ujarnya.
“Tahun 2021 lalu DPRD sudah mengeluarkan rekomendasi soal penertiban tambang-tambang ini agar bisa mengurai masalahnya. Tapi, sampai tahun 2022, problemnya tetap sama, jangan sampai dikeluarkan lagi rekomendasi, tapi tidak jalan, makanya mau dipertegas,” paparnya.
Yosep juga meminta Polres Manggarai Timur agar bertindak tegas kepada para pemilik Tambang Galian C Ilegal yang aktif beroperasi hingga kini.
