Network
“Sementara pendidikan kita itu semangatnya adalah pendidikan yang merata, baik kualitas maupun aksesnya,” tutur dia.
Warsito menambahkan, pihaknya juga akan menyusun kebijakan PPDB wilayah terpadu. Melalui kebijakan tersebut, sekolah pemerintah dan sekolah independen berada dalam satu pengelolaan wilayah.
Dengan kata lain, peran sekolah independen akan lebih ditegaskan untuk bisa menampung peserta didik yang tidak terakomodasi di sekolah pemerintah. Hal ini merujuk kepada PPDB wilayah yang diterapkan di Jakarta.
"Jadi, sejatinya sekolah SMA itu sudah gratis sekarang. Artinya, pemerintah mempunyai anggaran untuk membiayai SMA sehingga misalnya ketika di sekolah negeri itu sudah penuh, ini langsung SMA atau sekolah swasta di dekatnya itu sebagai limpahan turunannya dan dibiayai oleh pemerintah. Jadi, konsep itu akan seperti itu. Kita dorong seperti itu," tutur Warsito.
Sebelumnya, PPDB 2023 alokasi wilayah mengalami beberapa kesulitan di daerah. Wali Kota Bima Arya pernah meminta agar Kemendikbduristek dan Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi PPDB alokasi wilayah karena masih ditemukannya kasus manipulasi data penduduk.
Presiden Joko Widodo juga pernah menyatakan akan mempertimbangkan untuk melanjutkan atau menghapus sistem alokasi wilayah dalam PPDB.
"Dipertimbangkan. Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," kata Jokowi di sela-sela meninjau LRT Jabodetabek di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, pada Kamis, 10 Agustus 2023.***
