Di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa peningkatan gaji ini dapat membebani keuangan desa, terutama bagi desa-desa kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Perubahan dalam masa jabatan dan gaji anggota BPD mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat struktur pemerintahan di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan anggota BPD.
Meskipun terdapat pro dan kontra dalam kebijakan ini, yang jelas adalah pentingnya peran BPD dalam memajukan pembangunan di tingkat lokal.
Dengan adanya perubahan ini, diharapkan BPD dapat lebih efektif dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk masyarakat desa di seluruh Indonesia.***