Network
KEDIRI, OKE FLORES.COM - Aliansi ormas yang terdiri LSM BERANTAS diketuai Suko Priyadi, LSM BIDIK-SIB DPD Jatim diketuai Andik Hariyanto, LSM SRIKANDI diketuai Siti Isminah, KOMCAB LPKPK diketuai Jhon Jhanis dan didukung Ketua DPP KNPI Pusat Verry Achmad serta FPUPPD se-Kabupaten Kediri menggelar demonstrasi pada Kamis, 11 Januari 2024. Hal tersebut terkait pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa se-Kabupaten Kediri pada 27 Desember 2023 dianggap penuh kecurangan, kejanggalan Dan rekayasa.
Aksi massa diawali konvoi dikawal aparat kepolisian dari titik kumpul di Stadion Brawijaya Kota Kediri menuju Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Setibanya di depan pendopo, belakang alun-alun Kota Kediri massa melakukan orasi secara bergantian.
“Ujian perangkat desa kemarin jangan sampai sarat kepentingan-kepentingan, dan perangkat desa yang dipilih ini jangan hanya karena situasi dan keadaan bukan karena suatu kelayakan lalu apa yang akan terjadi di masyarakat kita. Ini bukan sesuatu yang sepele. Fungsi DPMPD sebagai pengawas dimana?” teriak Basuki Korlap 1. “Apa yang bisa kita contohkan untuk generasi kita mendatang, saya yakin masyarakat Kediri tidak akan terima dengan hal seperti ini. DPMPD sebagai pengawas bagaimana? kami ingin bertanya,” ucapnya. Kita harus transparan dan jangan ada dusta diantara kita, tegas Basuki.
Baca Juga: FPUPPD: Sulit Buktikan Kejanggalan Saat Tes Perangkat Desa Karena Dilarang Bawa Hp
Korlap 3 Siti Isminah dalam orasinya menegaskan, “Kita datang ke DPMPD untuk meminta pertanggungjawaban dia sebagai pengawas. Maka dari itu teman-teman apa sebaiknya ujian perangkat desa diulang? Dan dijawab setuju oleh massa pendemo. Dikatakan Isminah, “Agus Cahyono (Kadis DPMPD-red) adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam hal ini, koyo yak-yak o, jebule dibalik itu banyak sensasi. Mohon maaf sebaiknya diadakan ujian ulang karena yang kemarin penuh rekayasa. Rekayasa yang sangat tidak bertanggungjawab. Walaupun pinter kalau nggak ada uang nggak akan jadi.”
Tak ketinggalan, Ketua DPP KNPI Pusat Verry Achmad dalam yang orasinya menekankan bahwa harus ada pihak-pihak yang menjawab semua ketidakpercayaan publik. “Kasihan kalau Bupati hanya berstatemen untuk cari bukti. Pemerintah harus menyelamatkan kepercayaan publik tidak hilang begitu saja. Hari ini mungkin dianggap sedikit datang namun ribuan orang berharap ingin terbuka bagaimana kemudian hari-hari ini adalah ujian bagi pemerintahan bagaimana kepercayaan bisa tumbuh kembali,” ungkapnya.
Baca Juga: Forum Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa Kirim 'Surat Keberatan' ke Bupati Kediri
“Bayangkan ada pengisian perangkat desa yang ternyata adalah anak kepala desa, dimana peserta lain dijamin 100 persen tidak akan jadi. Artinya KKN hanyalah sebuah tulisan tidak bisa secara fakta di lapangan dihapuskan karena itu jelas kolusi dan nepotisme dalam pengisian perangkat desa,” kata Ketua LSM BIDIK.
